Syarat & Ketentuan

Ketentuan Umum

untuk Penyediaan Produk dan Jasa Industri Listrik dan Elektronika ("Grüne Lieferbedingungen" – Ketentuan Pengiriman)*

untuk transaksi komersial antar usaha

direkomendasikan oleh ZVEI-Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Asosiasi Industri Elektro dan Digital Jerman)

terhitung sejak Mei 2021

 

Pasal I: Ketentuan Umum

1. Hubungan hukum antara Pemasok dan Pembeli sehubungan dengan pasokan dan/atau jasa dari Pemasok (selanjutnya disebut sebagai "Pasokan") akan sepenuhnya diatur oleh Ketentuan Pengiriman ini. Syarat dan ketentuan umum Pembeli hanya akan berlaku jika secara tegas diterima oleh Pemasok secara tertulis. Ruang lingkup pengiriman akan ditentukan oleh pernyataan tertulis yang disetujui bersama.
2. Pemasok dengan ini mencadangkan haknya atas segala hak kekayaan industrial dan/atau hak cipta dan hak penggunaan yang berkaitan dengan perkiraan biaya, gambar, dan dokumen-dokumen lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen"). Dokumen tidak boleh diakses oleh pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari Pemasok dan harus, atas permintaan, dikembalikan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada Pemasok jika kontrak tidak diberikan kepada Pemasok. Kalimat 1 dan 2 berlaku mutatis mutandis untuk Dokumen Pembeli; namun demikian, hal-hal ini dapat diakses oleh pihak ketiga yang kepadanya Pemasok telah mensubkontrakkan Pasokan dengan sah.
3. Pembeli memiliki hak non-eksklusif untuk menggunakan perangkat lunak dan perangkat tegar (firmware) standar, selama tidak diubah, digunakan dalam parameter kinerja yang disepakati, dan pada peralatan yang disepakati. Tanpa kesepakatan yang tegas, Pembeli dapat membuat satu salinan cadangan perangkat lunak standar.
4. Pengiriman sebagian diperbolehkan, kecuali jika tidak wajar untuk diterima oleh Pembeli.
5. Istilah "tuntutan ganti rugi" yang digunakan dalam Ketentuan Pengiriman ini juga mencakup tuntutan ganti rugi untuk pengeluaran yang tidak digunakan.

Pasal II: Harga, Ketentuan Pembayaran, dan Perjumpaan Utang

1. Harga tidak termasuk pengerjaan dan tidak termasuk pengemasan; pajak pertambahan nilai akan ditambahkan pada tarif yang berlaku saat itu.
2. Jika Pemasok juga bertanggung jawab untuk perakitan atau pemasangan dan kecuali jika disepakati lain, Pembeli harus membayar upah yang telah disepakati dan biaya insidental yang diperlukan, misalnya untuk perjalanan dan transportasi serta tunjangan.
3. Pembayaran dilakukan dengan membebaskan Pemasok dari potongan biaya pembayaran.
4. Pembeli hanya dapat melakukan perjumpaan utang atas tagihan yang tidak dipersengketakan atau tidak dapat diajukan banding.

Pasal III: Retensi Hak Milik

1. Barang-barang yang berkaitan dengan Pasokan ("Barang yang Ditahan") di mana tagihan atas harga pembelian akan segera jatuh tempo atau yang periode pembayarannya sampai dengan dan termasuk 30 hari setelah pengiriman, pengiriman dengan pemasangan/perakitan atau penerimaan faktur telah disepakati untuk tanggal jatuh tempo tagihan harga pembelian akan tetap menjadi milik Pemasok sampai seluruh pembayaran telah dilakukan .
2. Dalam semua situasi lainnya, barang-barang yang berkaitan dengan Pasokan ("Barang yang Ditahan") akan tetap menjadi milik Pemasok sampai setiap tagihan yang dimiliki Pemasok terhadap Pembeli karena hubungan bisnis telah dipenuhi.
   Jika nilai gabungan dari kepentingan jaminan Pemasok melebihi nilai semua tagihan yang dijamin sebanyak lebih dari 20%, Pemasok harus melepaskan bagian yang sesuai dari kepentingan jaminan terkait jika diminta oleh Pembeli; Pemasok berhak untuk memilih kepentingan jaminan mana yang ingin dilepaskan.
3. Selama masa retensi hak milik, Pembeli tidak dapat menggadaikan Barang yang Ditahan atau menggunakannya sebagai jaminan, dan penjualan kembali hanya dapat dilakukan oleh pengecer dalam kegiatan bisnis biasa mereka dan hanya dengan syarat pengecer menerima pembayaran dari pelanggannya atau membuat pengalihan barang kepada pelanggan tergantung pada pelanggan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran.
4. Jika Pembeli menjual kembali Barang yang Ditahan, maka Pembeli mengalihkan kepada Pemasok, sejak hari tersebut, semua tagihan yang akan dimilikinya terhadap pelanggannya dari penjualan kembali, termasuk hak jaminan dan semua tagihan yang dimiliki, sebagai jaminan, tanpa perlu ada pernyataan selanjutnya mengenai pemberlakuan hal ini. Jika Barang yang Ditahan dijual bersama dengan barang lain tanpa adanya harga tersendiri yang telah disepakati sehubungan dengan Barang yang Ditahan, Pembeli harus mengalihkan kepada Pemasok sebagian dari total tagihan yang dapat diatribusikan pada harga Barang yang Ditahan yang ditagih oleh Pemasok.
5.    
   1. Pembeli dapat memproses, menggabungkan atau mengkombinasikan Barang yang Ditahan dengan barang lainnya. Pemrosesan dilakukan untuk Pemasok. Pembeli harus menyimpan barang baru yang dibuat untuk Pemasok, dengan penuh kehati-hatian selayaknya dilakukan oleh seorang pelaku bisnis. Barang baru dianggap sebagai Barang yang Ditahan.
   2. Sejak hari ini, Pemasok dan Pembeli telah setuju bahwa jika Barang yang Ditahan digabungkan atau disatukan dengan barang lain yang bukan milik Pemasok, maka Pemasok akan memperoleh kepemilikan bersama atas barang baru secara proporsional dengan nilai Barang yang Ditahan yang digabungkan atau disatukan dengan barang lain pada saat penggabungan atau penyatuan. Dalam hal ini, barang baru dianggap sebagai Barang yang Ditahan.
   3. Ketentuan tentang pengalihan tagihan sesuai dengan No. 4 di atas juga berlaku untuk barang baru. Namun, pengalihan tersebut hanya berlaku untuk jumlah yang sesuai dengan nilai yang ditagih oleh Pemasok untuk Barang yang Ditahan yang telah diproses, digabungkan atau disatukan.
   4. Apabila Pembeli menggabungkan Barang yang Ditahan dengan barang tak bergerak atau barang bergerak, tanpa diperlukan pernyataan lebih lanjut mengenai pemberlakuan hal ini, Pembeli juga akan menyerahkan kepada Pemasok sebagai jaminan tagihannya atas pertimbangan untuk kombinasi tersebut, termasuk semua hak jaminan untuk jumlah pro-rata dari nilai yang dimiliki Barang yang Ditahan yang digabungkan pada barang gabungan lainnya pada saat kombinasi tersebut.
6. Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, Pembeli dapat menagih tagihan yang dialihkan terkait dengan penjualan kembali. Pemasok berhak untuk menarik izin Pembeli untuk menagih dana karena alasan yang wajar, termasuk, namun tidak terbatas pada penundaan pembayaran, penangguhan pembayaran, dimulainya proses kepailitan, protes atau indikasi yang dibenarkan untuk kelebihan hutang atau tertundanya proses kepailitan Pembeli. Selain itu,  setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan yang memadai untuk mengungkapkan pengalihan, Pemasok dapat menagih tagihan yang dialihkan dan meminta Pembeli menginformasikan kepada pelanggannya tentang pengalihan tersebut.
7. Pembeli harus segera menginformasikan kepada Pemasok tentang setiap penyitaan atau tindakan intervensi lainnya oleh pihak ketiga. Jika kepentingan yang wajar dapat dibuktikan, Pembeli harus, tanpa penundaan yang tidak semestinya, memberikan informasi dan/atau Dokumen yang diperlukan kepada Pemasok untuk menegaskan tagihan yang dimilikinya terhadap pelanggannya.
8. Apabila Pembeli gagal memenuhi kewajibannya, gagal melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo, atau melanggar kewajibannya, Pemasok berhak untuk membatalkan kontrak dan mengambil kembali Barang yang Ditahan jika terjadi kegagalan yang berkelanjutan setelah berakhirnya jangka waktu upaya pemulihan yang wajar yang ditetapkan oleh Pemasok; ketentuan hukum yang mengatur bahwa jangka waktu upaya pemulihan tidak diperlukan tidak akan terpengaruh. Pembeli wajib mengembalikan Barang yang Ditahan. Fakta bahwa Pemasok mengambil kembali Barang yang Ditahan dan/atau melaksanakan retensi hak milik, atau menyita Barang yang Ditahan, tidak akan ditafsirkan sebagai pembatalan kontrak, kecuali jika Pemasok secara tegas menyatakannya.

Pasal IV: Jadwal Pasokan; Keterlambatan

1. Jadwal yang ditetapkan untuk Pasokan hanya akan mengikat jika semua Dokumen yang harus dilengkapi oleh Pembeli, izin dan persetujuan yang diperlukan, terutama yang berkaitan dengan rencana, diterima tepat waktu dan jika ketentuan pembayaran yang disepakati dan kewajiban lain dari Pembeli terpenuhi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi tepat waktu, jadwal yang ditetapkan akan diperpanjang secara sewajarnya; hal ini tidak berlaku jika Pemasok bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
2. Jika ketidakpatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan disebabkan oleh:
   1. keadaan kahar, seperti mobilisasi, perang, serangan teror, pemberontakan, atau peristiwa serupa (misalnya pemogokan atau larangan bekerja);
   2. serangan virus atau serangan lain terhadap sistem Teknologi Informasi Pemasok yang terjadi meskipun ada tindakan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian yang semestinya;
   3. hambatan yang disebabkan oleh Jerman, Amerika Serikat, atau aturan hukum nasional yang berlaku, aturan hukum perdagangan Uni Eropa atau luar negeri internasional, atau keadaan lain yang tidak menjadi tanggung jawab Pemasok; atau
   4. fakta bahwa Pemasok tidak menerima pasokannya sendiri pada waktunya atau dalam bentuk yang tepat, maka jadwal tersebut akan diperpanjang sebagaimana mestinya.
3. Jika Pemasok bertanggung jawab atas keterlambatan (selanjutnya disebut sebagai "Keterlambatan") dan Pembeli telah terbukti menderita kerugian karenanya, Pembeli dapat mengklaim kompensasi sebagai ganti rugi yang sifatnya pasti sebesar 0,5% untuk setiap minggu keterlambatan yang telah berlalu, tetapi dalam hal apapun tidak akan secara keseluruhan melebihi 5% dari harga bagian Pasokan yang karena Keterlambatan tidak dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan.
4. Tuntutan Pembeli atas kerusakan akibat keterlambatan Pasokan serta tuntutan atas kerusakan sebagai pengganti pelaksanaan yang melebihi batas yang ditentukan dalam No. 3 di atas dikecualikan dalam semua kasus keterlambatan Pasokan, bahkan setelah berakhirnya jadwal yang ditetapkan kepada Pemasok untuk menyediakan Pasokan. Hal ini tidak berlaku dalam kasus tanggung jawab berdasarkan niat, kelalaian, atau karena kehilangan nyawa, cedera tubuh atau gangguan kesehatan. Pembatalan kontrak oleh Pembeli berdasarkan undang-undang terbatas pada kasus di mana Pemasok bertanggung jawab atas keterlambatan. Ketentuan di atas tidak menyiratkan perubahan beban pembuktian yang merugikan Pembeli.
5. Atas permintaan Pemasok, Pembeli harus menyatakan dalam jangka waktu yang wajar apakah, karena keterlambatan Pasokan, membatalkan kontrak atau tetap berusaha melakukan pengiriman Pasokan.
6. Apabila pengantaran atau pengiriman, karena permintaan Pembeli, tertunda lebih dari satu bulan setelah pemberitahuan kesiapan pengiriman diberikan, Pembeli dapat dikenakan, untuk setiap bulan tambahan yang dimulai, biaya penyimpanan sebesar 0,5% dari harga barang  Pasokan, tetapi dalam hal apapun tidak akan secara keseluruhan melebihi 5%. Pihak-pihak dalam kontrak dapat membuktikan bahwa biaya penyimpanan lebih tinggi atau, tergantung pada kasusnya, lebih rendah telah dikeluarkan.

 

Pasal V: Peralihan Risiko

1. Bahkan jika pengiriman telah disepakati dengan bebas biaya pengangkutan, risiko akan beralih ke Pembeli sebagai berikut:
   1. jika pengiriman tidak termasuk perakitan atau pemasangan, pada saat pengiriman atau pengambilan oleh perusahaan pengangkutan. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus mengasuransikan pengiriman terhadap risiko pengangkutan yang wajar atas biaya Pembeli;
   2. jika pengiriman termasuk perakitan atau pemasangan, pada hari pengambilalihan  pekerjaan Pembeli atau, jika disetujui, setelah uji coba yang berhasil.
2. Risiko akan beralih kepada Pembeli apabila pengantaran, pengiriman, dimulainya atau pelaksanaan perakitan atau pemasangan, pengambilalihan pekerjaan Pembeli, atau uji coba ditunda karena alasan-alasan yang menjadi tanggung jawab Pembeli atau apabila Pembeli telah gagal menerima Pasokan.

 

Pasal VI: Perakitan dan Pemasangan

Kecuali disepakati lain dalam bentuk tertulis, perakitan dan pemasangan harus tunduk pada ketentuan berikut:

1. Pembeli harus mengadakan dengan biaya sendiri dan pada waktunya:
   1. semua pekerjaan tanah dan konstruksi serta pekerjaan tambahan lainnya di luar ruang lingkup Pemasok, termasuk tenaga kerja terampil dan tidak terampil yang diperlukan, bahan dan peralatan konstruksi;
   2. peralatan dan bahan yang diperlukan untuk perakitan dan pengujian, seperti perancah, peralatan pengangkat dan perangkat lain serta bahan bakar dan pelumas;
   3. energi dan air pada titik penggunaan termasuk koneksi, pemanasan dan pencahayaan;
   4. ruangan kering yang sesuai dan dapat dikunci dengan ukuran yang cukup yang berdekatan dengan lokasi untuk penyimpanan suku cadang mesin, peralatan, bahan, perkakas, dll. dan ruang kerja dan rekreasi yang memadai untuk personel pemasangan, termasuk fasilitas sanitasi yang sesuai dengan keadaan tertentu; selain itu, Pembeli harus mengambil semua tindakan yang akan diambilnya untuk melindungi barang-barang miliknya sendiri untuk melindungi barang-barang milik Pemasok dan personel pemasangan di lokasi;
   5. pakaian pelindung dan alat pelindung yang diperlukan karena kondisi tertentu yang berlaku di lokasi tertentu.
2. Sebelum pekerjaan pemasangan dimulai, Pembeli tanpa diminta harus menyediakan segala informasi yang diperlukan mengenai lokasi saluran listrik, gas, dan air yang tersembunyi atau instalasi serupa serta data struktural yang diperlukan.
3. Sebelum perakitan atau pemasangan, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk memulai pekerjaan harus tersedia di lokasi perakitan atau pemasangan dan segala pekerjaan persiapan harus telah mencapai tingkat yang sedemikian rupa sehingga perakitan atau pemasangan dapat dimulai sesuai kesepakatan dan dilaksanakan tanpa gangguan. Akses jalan dan lokasi perakitan atau pemasangan harus rata dan jelas.
4. Jika perakitan, pemasangan, atau pengujian tertunda karena keadaan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemasok, Pembeli harus menanggung biaya yang wajar yang dikeluarkan untuk waktu tunggu dan pengeluaran perjalanan tambahan dari Pemasok atau personel pemasangan.
5. Pembeli harus membuktikan waktu kerja personel pemasangan terhadap Pemasok secara mingguan dan Pembeli harus segera mengkonfirmasi dalam bentuk tertulis jika perakitan, pemasangan atau pengujian telah selesai.
6. Jika, setelah penyelesaian, Pemasok meminta penerimaan Pasokan, Pembeli harus mematuhinya dalam jangka waktu dua minggu. Konsekuensi yang sama seperti pada saat penerimaan akan timbul jika dan ketika Pembeli membiarkan jangka waktu dua minggu berakhir atau Pasokan digunakan setelah selesainya tahap pengujian yang disepakati, jika ada.

 

Pasal VII: Penerimaan Pasokan

Pembeli tidak boleh menolak untuk menerima Pasokan karena terdapat cacat minor.

 

Pasal VIII: Cacat Kualitas

Pemasok bertanggung jawab atas cacat kualitas ("Sachmängel", selanjutnya disebut sebagai "Cacat",) sebagai berikut:

1. Suku cadang yang rusak atau jasa yang kurang baik, atas kebijaksanaan Pemasok, akan diperbaiki, diganti, atau disediakan kembali secara gratis, dengan ketentuan penyebab Cacat sudah ada pada saat risiko beralih.
2. Klaim untuk perbaikan atau penggantian tunduk pada batasan waktu 12 bulan yang dihitung sejak dimulainya ketentuan pembatasan menurut undang-undang; hal yang sama akan berlaku mutatis mutandis dalam kasus pembatalan dan pengurangan. Ketentuan ini tidak berlaku:

• Apabila jangka waktu yang lebih lama ditentukan oleh peraturan menurut Bagian 438 paragraf 1 No. 2 (bangunan dan benda-benda yang digunakan untuk bangunan), dan Bagian 634a paragraf 1 No. 2 (cacat bangunan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman ("Bürgerliches Gesetzbuch"),
• dalam hal adanya niat,
• dalam hal penyembunyian Cacat secara curang atau
• ketidakpatuhan dengan karakteristik yang dijamin ("Beschaffenheitsgarantie").
  Klaim untuk penggantian biaya dari pihak Pembeli sesuai dengan Bagian 445a BGB (hak pengusaha untuk meminta ganti rugi) juga akan tunduk pada batasan waktu 12 bulan sejak dimulainya batasan waktu menurut undang-undang, asalkan kontrak terakhir dalam rantai pasokan bukan merupakan penjualan barang konsumen.
  Ketentuan hukum mengenai penangguhan batasan menurut undang-undang ("Ablaufhemmung", "Hemmung") dan dimulainya kembali periode pembatasan tidak akan terpengaruh.

3. Pemberitahuan Cacat oleh Pembeli harus diberikan dalam bentuk tertulis tanpa penundaan yang tidak perlu.
4. Dalam hal klaim atas Cacat, Pembeli dapat menahan pembayaran dengan jumlah yang sebanding dengan jumlah Cacat. Pembeli tidak berhak untuk menahan pembayaran sejauh klaim Cacatnya dibatasi oleh waktu. Pemberitahuan Cacat yang tidak dapat dibenarkan akan memberikan hak kepada Pemasok untuk meminta penggantian biaya oleh Pembeli.
5. Pemasok harus diberi kesempatan untuk memperbaiki atau mengganti barang yang rusak ("Nacherfüllung") dalam jangka waktu yang wajar.
6. Jika perbaikan atau penggantian tidak berhasil, Pembeli berhak untuk membatalkan kontrak atau mengurangi remunerasi; klaim atas kerusakan yang mungkin dimiliki Pembeli berdasarkan No. 10 tidak akan terpengaruh.
7. Tidak akan ada klaim berdasarkan Cacat dalam kasus penyimpangan yang tidak signifikan dari kualitas yang disepakati, hanya sedikit penurunan kegunaan, keausan alami, atau kerusakan yang timbul setelah peralihan risiko dari penanganan yang salah atau lalai, ketegangan yang berlebihan, peralatan yang tidak sesuai, pekerjaan sipil yang cacat, tanah pondasi yang tidak sesuai, atau klaim berdasarkan pengaruh eksternal tertentu yang tidak diasumsikan berdasarkan kontrak, atau dari kesalahan perangkat lunak yang tidak dapat direproduksi. Klaim berdasarkan cacat yang disebabkan oleh modifikasi, pemasangan/pemindahan, atau pekerjaan perbaikan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Pembeli atau pihak ketiga dan konsekuensinya juga dikecualikan.
8. Pembeli tidak akan memiliki klaim sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaan tambahan, sejauh biaya-biaya tersebut meningkat karena pokok dari Pasokan kemudian dibawa ke lokasi lain selain kantor cabang Pembeli, kecuali jika hal tersebut sesuai dengan penggunaan normal dari Pasokan. Hal ini berlaku sesuai dengan klaim untuk penggantian biaya dari pihak Pembeli sesuai dengan Bagian 445a BGB (hak pengusaha untuk meminta ganti rugi), asalkan kontrak terakhir dalam rantai pasokan bukan merupakan penjualan barang konsumen.
9. Hak Pembeli untuk meminta ganti rugi terhadap Pemasok sesuai dengan Pasal 445a BGB (hak pengusaha untuk meminta ganti rugi) terbatas pada kasus di mana Pembeli belum membuat perjanjian dengan pelanggannya yang melebihi ruang lingkup ketentuan hukum yang mengatur klaim berdasarkan Cacat.
10. Pembeli tidak akan memiliki klaim atas kerusakan berdasarkan Cacat. Hal ini tidak berlaku jika Cacat telah disembunyikan secara curang, karakteristik yang dijamin tidak dipenuhi, dalam kasus kehilangan nyawa, cedera tubuh atau gangguan kesehatan, dan/atau pelanggaran kontrak yang disengaja atau kelalaian berat dari pihak Pemasok. Ketentuan di atas tidak menyiratkan perubahan beban pembuktian yang merugikan Pembeli. Klaim lain atau klaim tambahan dari Pembeli yang melebihi klaim yang diatur dalam Pasal VIII ini, berdasarkan Cacat, dikecualikan.

 

Pasal IX: Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta; Cacat dalam Hak Milik

1. Kecuali disepakati lain, Pemasok harus menyediakan Pasokan hanya di negara tempat pengiriman, tanpa melanggar hak kekayaan industri dan hak cipta pihak ketiga (selanjutnya disebut sebagai "HAKI"). Jika pihak ketiga mengajukan klaim yang dapat dibenarkan terhadap Pembeli berdasarkan pelanggaran HAKI oleh Pasokan yang disediakan oleh Pemasok dan digunakan sesuai dengan kontrak, maka Pemasok harus bertanggung jawab kepada Pembeli dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal VIII No. 2 sebagai berikut:
   1. Pemasok harus memilih apakah akan memperoleh, dengan biayanya sendiri, hak untuk menggunakan HAKI sehubungan dengan Pasokan yang bersangkutan atau apakah akan memodifikasi Pasokan sehingga tidak lagi melanggar HAKI atau menggantinya. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Pemasok dalam kondisi yang wajar, Pembeli dapat membatalkan kontrak atau mengurangi remunerasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
   2. Kewajiban Pemasok untuk membayar ganti rugi diatur oleh Pasal XII;
   3. Kewajiban-kewajiban Pemasok di atas hanya akan berlaku jika Pembeli (i) segera memberitahukan kepada Pemasok tentang klaim yang ditegaskan oleh pihak ketiga dalam bentuk tertulis, (ii) tidak mengakui adanya pelanggaran dan (iii) menyerahkan segala tindakan perlindungan dan negosiasi penyelesaian kepada kebijaksanaan Pemasok. Jika Pembeli berhenti menggunakan Pasokan untuk mengurangi kerugian atau karena alasan lain yang dapat diterima, maka Pembeli berkewajiban untuk menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa tidak ada pengakuan atas dugaan pelanggaran yang dapat disimpulkan dari fakta bahwa penggunaan telah dihentikan.
2. Klaim Pembeli akan dikecualikan jika Pembeli bertanggung jawab atas pelanggaran HAKI.
3. Klaim dari Pembeli juga dikecualikan jika pelanggaran HAKI disebabkan oleh spesifikasi yang dibuat oleh Pembeli, oleh jenis penggunaan yang tidak dapat diperkirakan oleh Pemasok atau oleh Pasokan yang dimodifikasi oleh Pembeli atau digunakan bersama dengan produk yang tidak disediakan oleh Pemasok.
4. Selain itu, sehubungan dengan klaim oleh Pembeli sesuai dengan No. 1 a) di atas, Pasal VIII No. 4, 5, 8, dan 9 akan berlaku mutatis mutandis dalam hal terjadi pelanggaran HAKI.
5. Apabila terjadi cacat lain atas hak milik, Pasal VIII akan berlaku mutatis mutandis.
6. Klaim lain dari Pembeli terhadap Pemasok atau agennya atau klaim lain yang melebihi klaim yang diatur dalam Pasal IX ini, yang didasarkan pada cacat atas hak milik, dikecualikan.

 

Pasal X: Pelaksanaan Bersyarat

1. Pelaksanaan kontrak ini bergantung pada bahwa tidak ada halangan yang disebabkan oleh Jerman, Amerika Serikat maupun peraturan nasional, Uni Eropa, atau internasional yang berlaku tentang hukum perdagangan luar negeri, atau embargo atau sanksi lainnya.
2. Pembeli harus memberikan segala informasi dan Dokumen apa pun yang diperlukan untuk tujuan ekspor, pengangkutan, dan impor.

 

Pasal XI: Ketidakmungkinan Pelaksanaan; Penyesuaian Kontrak

1. Sejauh pengiriman tidak mungkin dilakukan, Pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi, kecuali Pemasok tidak bertanggung jawab atas ketidakmungkinan tersebut. Namun, klaim Pembeli atas kerugian dibatasi sejumlah 10% dari nilai bagian dari Pasokan yang, karena ketidakmungkinan tersebut, tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pembatasan ini tidak berlaku dalam hal tanggung jawab yang didasarkan pada kesengajaan, kelalaian berat atau kehilangan nyawa, cedera tubuh atau gangguan kesehatan; hal ini tidak menyiratkan perubahan beban pembuktian yang merugikan Pembeli. Hak Pembeli untuk membatalkan kontrak tidak akan terpengaruh.
2. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV No. 2 (a) sampai (c) yang secara substansial mengubah kepentingan ekonomi atau muatan Pasokan atau sangat mempengaruhi bisnis Pemasok, kontrak harus disesuaikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kewajaran dan itikad baik. Sejauh hal ini tidak dapat dibenarkan karena alasan ekonomi, Pemasok berhak untuk membatalkan kontrak. Hal yang sama berlaku jika izin ekspor yang diperlukan tidak diberikan atau tidak dapat digunakan. Jika Pemasok bermaksud menggunakan haknya untuk membatalkan kontrak, Pemasok harus memberitahukan kepada Pembeli tanpa penundaan yang tidak wajar setelah menyadari dampak dari peristiwa tersebut; hal ini juga berlaku meskipun perpanjangan jangka waktu pengiriman sebelumnya telah disepakati dengan Pembeli.

 

Pasal XII: Klaim Kerugian Lainnya

1. Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Pengiriman ini, Pembeli tidak memiliki klaim atas kerusakan berdasarkan alasan hukum apa pun, termasuk pelanggaran tugas yang timbul sehubungan dengan kontrak atau kesalahan.
2. Hal ini tidak berlaku jika pertanggungjawaban didasarkan pada:
   1. Undang-Undang Tanggung Jawab Produk Jerman ("Produkthaftungsgesetz");
   2. kesengajaan;
   3. kelalaian berat dari pihak pemilik, perwakilan hukum atau eksekutif;
   4. penipuan;
   5. kegagalan untuk mematuhi jaminan yang diberikan;
   6. kelalaian yang menyebabkan kehilangan nyawa, cedera anggota badan atau gangguan kesehatan; atau
   7. kelalaian yang melanggar syarat-syarat dasar kontrak ("wesentliche Vertragspflichten").
      Namun demikian, klaim untuk kerusakan yang timbul dari pelanggaran kondisi fundamental kontrak harus dibatasi pada kerusakan yang dapat diperkirakan yang bersifat intrinsik terhadap kontrak, dengan ketentuan tidak ada kasus lain di atas yang berlaku.
3. Ketentuan di atas tidak menyiratkan perubahan beban pembuktian yang merugikan Pembeli.

 

Artikel XIII: Tempat dan Hukum yang Berlaku

1. Jika Pembeli adalah pengusaha, satu-satunya tempat untuk semua perselisihan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kontrak adalah tempat usaha Pemasok. Namun, Pemasok juga dapat mengajukan gugatan di tempat usaha Pembeli.
2. Kontrak ini dan penafsirannya diatur oleh hukum Jerman, dengan mengesampingkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG).

 

Pasal XIV: Klausul Keterpisahan

Ketidakabsahan hukum dari satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya. Hal ini tidak berlaku jika akan memberatkan secara tidak wajar bagi salah satu pihak untuk diwajibkan melanjutkan kontrak.

 

Pasal XV: Bahasa Yang Mengatur

Untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia (“UU 24”) dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“Perpres 63”), Ketentuan Pengiriman ini telah disiapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki status yang sama. Dalam hal ada inkonsistensi atau perbedaan antara kedua versi bahasa, versi bahasa Inggris adalah yang akan berlaku dalam segala hal. Setiap dokumen teknis dan desain yang diperlukan untuk pelaksanaan yang kami miliki harus disiapkan dalam bahasa Inggris, kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis. Para Pihak selanjutnya setuju bahwa mereka tidak akan mengutip atau menggunakan ketentuan UU 24 atau Perpres 63 untuk (i) meminta penghentian atau pembatalan Ketentuan Pengiriman ini; atau (ii) membenarkan setiap tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing berdasarkan Ketentuan Pengiriman ini.

 

Lisensi Software Open Source

Dengan ini kami menginformasikan kepada pembeli bahwa berbagai produk ifm group memiliki komponen open source. Tergantung pada produknya, komponen open source ini tunduk pada General Public License Versi 1, 2, atau 3 (General Public License 3 yang dikombinasikan dengan GNU Compiler Collection Runtime Library Exception Versi 3.1), Lesser General Public License Versi 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)", Academic Free License Versi 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License and Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License Versi 1.0, 1.1, dan 2.0, ISC License, libpng License dan zlib License, atau lisensi lain yang terlihat dengan jelas dari informasi untuk masing-masing produk. Ini berarti, pembeli hanya boleh menyediakan komponen-komponen ini (dan bagian turunannya lebih lanjut) sesuai dengan lisensi yang disebutkan di atas, yang sebagian di antaranya mengharuskan pengungkapan kode sumber kepada pihak ketiga. Pembeli bersedia untuk mematuhi setiap lisensi ketika menggunakan, memproses dan meneruskan komponen open source. Teks lisensi yang relevan dinyatakan dalam dokumen penyerta yang terkait dengan produk (misalnya, panduan pengguna, petunjuk instalasi, hasil download atau materi informasi lainnya).